Press Release

Mantan Presiden SBY telah angkat bicara mengenai keberadaan 6 dokumen asli laporan TPF Munir, meski tidak menjawab teka-teki dimana sebenarnya keberadaan dokumen tersebut. Hanya SBY menjanjikan akan menyerahkan copy salinan laporan tersebut ke pemerintah sembari mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuatu yang tidak diselesaikannya ketika masih menjabat sebagai Presiden. Ibarat permainan sepak bola, kini bola ... Read More »

Catatan evaluasi 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang hukum dan hak asasi manusia merupakan ringkasan pembacaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute terhadap seluruh janji, komitmen, dan rencana yang tertuang dalam Nawacita Jokowi-JK, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan realisasi capaian dua tahun dari institusi-institusi bidang hukum yang berada di bawah kendali kekuasaan ... Read More »

Pendahuluan Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek. Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi ... Read More »

Jakarta, 12/10/2016 Larangan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas dan alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Bentuk kampanye SARA adalah menggunakan isu SARA sebagai cara untuk menghimpun dukungan politik atau menundukkan lawan politik dalam sebuah kontestasi. Apa yang disampaikan ... Read More »

Percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Mansyur Medan, Sumatera Utara pada hari Minggu 28 Agustus 2016 oleh IAH patut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Meski diduga tidak berdiri sendiri, kecenderungan remaja untuk terlibat dalam pemboman maupun tindakan intoleran dan radikal lainnya harus diwaspadai. IAH memang tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu seperti ISIS maupun sejenisnya. Tapi ... Read More »

Pembubaran kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung, Sabtu (20/8) oleh anggota yang diduga berasal dari Kodam III Siliwangi, merupakan tindakan di luar batas kewenangan TNI. Kegiatan promosi gemar membaca yang seharusnya didukung oleh semua pihak, ternyata harus berhadapan dengan arogansi dan dugaan kekerasan aparat TNI. Pangdam III Siliwangi harus memeriksa anggotanya untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus memerintahkan tidak boleh terulangnya ... Read More »

Rencana Polres Tanjungbalai mempidanakan Meliana, yang memprotes suara adzan, adalah kekeliruan penegakan hukum. Selain UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum diskriminatif, penerapan ketentuan penodaan agama pada Meliana juga tidak berdasar. Polri sudah berada di jalan yang tepat dengan menangkap pihak-pihak yang melakukan kekerasan dalam bentuk pembakaran tempat ibadah. Mempidanakan Meliana justru hanya akan menunjukkan ketegangan antaragama. Berbeda dengan menetapkan tersangka ... Read More »

SETARA Institute, 29Juli 2016 SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ ... Read More »

International People Tribunal (IPT) atas peristiwa pelanggaran HAM 1965 merupakan forum masyarakat sipil internasional yang coba mengungkap fakta peristiwa yang berbasis pada pengetahuan dan data masyarakat. Pada 10-13 November 2015 di Den Hag, IPT 65 menggelar sidang ‘bayangan’ dengan dakwaan Tragedi berdarah 1965. Meskipun tidak mengikat secara hukum, sidang tersebut menyita perhatian publik dan memperluas dukungan internasional agar pemerintah Indonesia ... Read More »

Siaran Pers, 24 Juni 2016 Wacana pemerintah untuk membuat holding company BUMN perumahan patut diapresiasi sebagai langkah memenuhi persediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BUMN yang ditargetkan terbentuk pada Juli 2016 tersebut akan menjadi penggerak dan pendorong pebisnis properti agar melirik pasar rumah sederhana dan menengah. Selama ini para pengembang swasta besar dominan bergerak di sektor hunian mewah karena laba ... Read More »

Selasa, 14 Juni 2016 Kebakaran hutan tak henti-hentinya terus terjadi di Indonesia meski telah mendapat sorotan yang masif. Kali ini kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menghanguskan belasan hektar hutan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Udara Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), kebakaran diduga sengaja dilakukan karena terjadi dilahan basah dan memperhitungkan arah angin agar api cepat ... Read More »