Press Release

Siaran Pers Setara Institute, Jakarta 13 Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Pembatalan ini memecahkan rekor praktik pembatalan perda yang sejak diberlakukannya otonomi daerah terus berlangsung. Sebelumnya dari tahun 2002-2009 sebanyak 2.246 perda dibatalkan. Berikutnya pada 2010-2014 sebanyak 1.501 perda dibatalkan. Dan pada November 2015-Mei 2015 sebanyak 139 perda dibatalkan. Jika ... Read More »

SETARA Institute, Jakarta 24 Mei 2016 SETARA Institute sebagai salah satu organisasi yang memiliki mandat menghormati, memajukan, dan membela pluralisme dan hak asasi manusia sejak 3 tahun terakhir memberikan perhatian pada kondisi toleransi di sektor pendidikan. Sejalan dengan berbagai gambaran di atas, Setara Institute membidik pelajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada fase early adolescent, middle adolescent dan ... Read More »

Komentar Pers, Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 3 April 2016: (1) Penyataan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (ahok) yang tidak akan mencabut izin APLN meski terjadi suap yang dilakukan presiden direkturnya kepada ketua komisi D DPRD sanusi merupakan bentuk pemerintah tidak responsif terhadap antisipasi perlindungan HAM yang timbul karena ulah oknum perusahaan. (2) Kasus suap yang dilakukan presiden ... Read More »

Komentar Pers, M. Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 31 Maret 2016 : (1) Respons emosional yang ditunjukkan oleh salah satu pengusaha sawit asal Aceh, Asmar Arsyad dan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo atas temuan Leonardo DiCaprio artis dan duta PBB untuk perubahan iklim, merupakan tindakan keliru dan kontraproduktif dengan agenda pembangunan Jokowi yang sedang fokus ... Read More »

Jakarta, 29 Maret 2016 Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) semula membawa harapan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena Jokowi berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan tersebut semakin menguat ketika Menkopolhukam dan Jaksa Agung mengambil prakarsa untuk memulai membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, prakarsa itu menyimpang dari niat Jokowi yang tertuang ... Read More »

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 terkait Gafatar merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara yang pernah mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pelembagaan diskriminasi adalah pembakuan pembedaan terhadap warga negara karena memiliki perbedaan tertentu yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum atau ... Read More »

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Setara Institute, 14/3/2016 Kematian Siyono, terduga teoris dari Klaten Jawa Tengah, pada 11/3 lalu menimbulkan kontroversi, khususnya terkait penyebab kematian yang bersangkutan. Penjelasan Mabes Polri dianggap tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semestinya penjelasan Polri didukung oleh suatu proses otopsi ilmiah yang kredibel, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Kasus Siyono inilah yang oleh Setara Institute disebut dengan istilah akuntabilitas pemberantasan terorisme. ... Read More »

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Jakarta, 1/3/2016 SETARA Institute sangat menyayangkan sikap Pemerintah akhir-akhir ini yang terus mendiskriminasi kelompok minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender). Jika memang ada kelompok yang tidak sepakat dengan eksistensi LGBT, Pemerintah harusnya bersikap untuk melindungi hak kelompok LGBT karena di depan hukum kelompok ini mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lain. Selama ini LGBT distigma selalu mempromosikan hal-hal ... Read More »

Jakarta, 20/1/2016 Amuk massa dan pembakaran pemukiman pengikut Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat merupakan dampak dari pernyataan pejoratif, stereotip, dan kebencian yang menganggap Gafatar adalah aliran sesat. Selain dibangun atas dasar persepsi dan pernyataan ketidaksetujuan secara terbuka, pernyataan sesat juga kemudian diikuti dengan penindakan-penindakan oleh beberapa pemerintah daerah. Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh Majelis ... Read More »