Press Release

Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang ... Read More »

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »

Tentang Laporan Laporan Studi Kualitatif bertajuk Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, merupakan laporan studi SETARA Institute yang ditujukan untuk memberikan gambaran kualitatif terhadap kinerja menteri-menteri yang telah 1 tahun bekerja. Gambaran kualitatif ini ditujukan pula untuk menggenapi laporan-laporan survey yang disusun berdasarkan pendekatan kauntitatif oleh lembaga-lembaga survey, baik yang menggunakan pendekatan survey persepsi publik maupun pendekatan rating liputan media. ... Read More »

Setara Institute, 11 November 2015 Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, ... Read More »

Setara Institute, 3 November 2015 Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri dalam menangani ... Read More »

SETARA Institute & Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) Jakarta, 29 Oktober 2015 1. SETARA Institute dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) melakukan riset kualitatif di Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), dan Kabupaten Kulonprogo (DIY) untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi UU Desa termasuk memastikan ketersediaan perangkat akuntabilitas sosial pembangunan desa. Riset yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2015 ini ... Read More »

Konferensi Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2015. Keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh kewenangan lebih dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) perlu mendapat perhatian masyarakat. Perpres yang diusulkan oleh TNI ini, nantinya akan menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non militer. Sebagaimana diberitakan oleh The Jakarta Post, Pasal 7 Rancangan Perpres tersebut memberikan jaminan bagi TNI ... Read More »

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 15/10/2015 Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh Singkil memberikan pelajaran berharga dalam tata kelola keberagaman Indonesia. Penyebab fundamental kasus tersebut dan ratusan kasus lainnya adalah karena dipertahankannya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terkait dengan pendirian tempat ibadah. Selama diskriminasi itu melekat pada produk hukum, maka potensi peristiwa penyerangan tempat ibadah akan terus terjadi. Pemerintahan ... Read More »

Menyimak kronologi peristiwa penyerangan gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) 13/10 dan ancaman terhadap puluhan gereja lainnya, yang terjadi di Aceh Singkil, adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil, Sapriadi. Penyerbuan oleh ribuan orang tersebut dilakukan atas restu dan berdasarkan keputusan Bupati Sapriadi yang didukung oleh pejabat daerah lainnya untuk membongkar gereja-gereja, yang menurutnya ... Read More »

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 13/10/2015 Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Selain secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN, rencana itu juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam ... Read More »

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »