Press Release

Vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus penodaan agama ke 97 yang terjadi sepanjang 1965-2017. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara haruslah dihormati. Akan tetapi harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki. Vonis itu mempertegas bahwa delik penodaan agama rentan ... Read More »

Pernyataan Kapolri Tito Karnavian terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri, mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik ... Read More »

Seruan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin tentang ceramah di rumah ibadah, yang dirilis pada 28/4/2017, merupakan salah satu cara menghentikan ujaran-ujaran kebencian (hate speech) yang dapat mengarah pada kejahatan kebencian (hate crime).Karena itu seruan ini harus didukung demi terciptanya kohesi sosial dalam kemajemukan. Selain larangan ujaran kebencian atas dasar SARA, seruan tersebut juga melarang penggunaan tempat ibadah sebagai sarana ... Read More »

Hari ini, Kamis 20 April 2017, tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menuntut terdakwa 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Hal itu terkait dengan pernyataannya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang menyitir bahwa Surat Al Maidah: 51 digunakan oleh beberapa orang untuk membohongi ... Read More »

Pada 19 April 2017 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta. Sebagai proses politik biasa, sejatinya Pilkada adalah pesta politik rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan merdeka. Namun Pilkada DKI Jakarta telah memberikan magnitude politik secara nasional karena posisi strategis Jakarta dan politisasi identitas yang di luar batas akal sehat manusia. Kontestasi politik di Jakarta menjadi sesuatu ... Read More »

Tamasya Al Maidah dalam bentuk pengerahan massa ke TPS di seluruh DKI Jakarta adalah teror dan intimidasi politik yg akan mempengaruhi pilihan warga yang bebas, jujur, dan adil. Sekalipun partisipasi pengawasan atas pelaksanaaan pilkada dijamin UU, tetapi dalam konteks politik DKI Jakarta hal itu bermakna lain. Cukup sudah penebaran kebencian dan intimidasi terjadi selama proses kampanye seperti terjadi sebelumnya. Saat ... Read More »

Aksi siram air keras terhadap Novel Baswedan adalah bentuk teror biadab yang ditujukan untuk melemahkan dedikasi dan kinerja Novel dalam pemberantasan korupsi . Saya mengutuk kekerasan itu dan mendorong Polri untuk aktif dan segera menangkap pelaku teror tersebut, untuk menghindari asumsi-asumsi yang dapat membenturkan Polri dengan institusi KPK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. KPK mesti memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan ... Read More »

Era otonomi daerah seringkali menggiring pemerintah daerah terjebak pada upaya penguatan primordialisme sempit, salah satunya berdasarkan agama. Agama yang semestinya mengajarkan keadilan (al-adl), persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), seringkali dijadikan kendaraan politik populisme memikat konstituen. Di lain pihak, meskipun agama bukanlah bagian urusan pemerintah yang didesentralisasi, namun pemerintah pusat tampak ambigu dalam mengelola kehidupan keagamaan. Sebagai tugas pemerintah pusat, maka sejatinya ... Read More »

Praktik-praktik intoleransi di negara yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika masih terus dipertontonkan dengan kasat mata oleh sekelompok warga dengan mengatasnamakan membela kesucian agamanya. Di lain pihak pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah seringkali menunjukkan prilaku primordialisme yang sempit melalui isu kembali pada kearifan lokalnya (local wisdom) yang tidak proporsional. Akibatnya, kelompok-kelompok minoritas seringkali terdiskriminasi dan menjadi pihak yang selalu ... Read More »

Konteks kemajemukan bangsa kembali terciderai oleh praktek diskriminasi dan intoleransi terhadap umat Kristiani (Protestan dan Katolik) dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktek nyata diskriminasi dan intoleransi secara kasatmata dilakukan berjamaah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui unsur Muspida dan unsur Muspika di Kecamatan Parung Panjang Bogor. Termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia setempat, FKUB dan lembaga terkaitnya. Lebih miris manakala ... Read More »

Pemasangan spanduk-spanduk yang memuat pesan kebencian atas dasar identitas agama dan ras adalah bentuk intoleransi yang merusak kohesi dan ketertiban sosial di Ibu Kota Jakarta, yang saat ini sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada putaran II. Demikian juga spanduk-spanduk yang memuat pesan penolakan mensalati, mengkafani, dan menguburkan jenazah jika seseorang memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Spanduk ini memuat pesan pembodohan warga ... Read More »