Sebagaimana jamak diketahui publik, telah terjadi pembubaran acara bakti sosial yang diselenggarakan Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (29/1) oleh 50-an orang laskar Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka menuding acara bakti sosial tersebut sebagai agenda kristenisasi. Sejatinya acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara ... Read More »
Press Release
Tangani Kasus Penganiayaan KH Umar Basri Secara Komprehensif dan Segera
Pertama-pertama, SETARA Institute mengutuk keras tindakan penganiayaan atas ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH Umar Basri. Selain itu, SETARA juga juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah langkah hukum yang komprehensif dan cepat terkait dengan penganiayaan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian hendaknya segera menangkap dan mengungkap motif pelaku. Kasus di atas memiliki sensitivas ... Read More »
Tindak Pelaku Sweeping di Pamekasan Madura
Sweeping yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam (LPI), kelompok milisi di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI), di Pamekasan Madura nyata-nyata tindakan melawan hukum. Tindakan vigilante yang mendapat perlawanan dari masyarakat setempat tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka akibat tindak kekerasan, mulai dari pemukulan dengan pentungan hingga penyiraman air cabai. Selain itu, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh LPI-FPI ... Read More »
Kegiatan Peluncuran Buku oleh Jamaah Ahmadiyah Dibubarkan Massa Intoleran
Terjadi aksi pembubaran oleh sekelompok massa intoleran terhadap kegiatan peluncuran buku _Haqiqatul Wahyi_ yang diselenggarakan oleh Jama’ah Ahmadiyah Indonesia di Masjid Mubarak, Bandung, Jawa Barat (Sabtu, 4/1/2019). Panitia memilih untuk ‘mengalah’ dengan cara membubarkan diri sebelum keseluruhan acara tuntas diselenggarakan. Berikut pernyataan SETARA Institute terkait kasus tersebut. Pertama, aksi pembubaran kegiatan tersebut merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga JAI atas kemerdekaan ... Read More »
INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017 SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila Jakarta, 16 November 2017 Tentang Laporan IKT 2017 Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ... Read More »
Tiga Tahun Jokowi-JK, Intoleransi Terus Marak
Tindakan intoleransi dari kelompok-kelompok radikal, akhir-akhir ini kembali menguat. Radikalisme secara umum dipahami sebagai sikap dan perilaku tidak senang terhadap kelompok berbeda. Ketidaksenangan tersebut diekspresikan melalui penolakan terhadap kelompok yang berbeda tersebut, utamanya ketika mereka hendak menuntut pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Sehubungan dengan maraknya radikalisme oleh kelompok masyarakat sendiri, tidak jarang melibatkan aktor negara dan aparaturnya. Selama periode Januari – Agustus ... Read More »
Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Langgar UU 34/2004
Komentar Pers, 24 September 2017 1. Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang ... Read More »
Sudah Saatnya Ada Film Baru Mengenai Peristiwa 1965
Ayo Sineas Perfilman Dukung Keinginan Presiden Jokowi Keinginan Presiden Jokowi agar ada film baru mengenai peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung. Film yang diharapkan akurasi sejarahnya lebih obyektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian ... Read More »
Polisi Antidemokrasi, Berpolitik Membela Stigma Anti-PKI
Pelarangan kegiatan diskusi Pengungkapan Sejarah Indonesia 1965-1966, pada tanggal 16-17 September 2017 di Kantor YLBHI merupakan pembubaran kegiatan serupa yang paling serius, yang terjadi sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pada peristiwa 16 September 2017 tersebut polisi melakukan berbagai bentuk pelanggaran bukan hanya melarang berdiskusi tetapi juga melakukan penggledahan dan penyitaan illegal, pengrusakan, dan pengancaman. Polisi yang ingkar janji dengan panitia ... Read More »
Hindari Stigmatisasi Sesat dalam Penegakan Hukum Pengikut Syiah di Halmahera Selatan
Pada 5 September 2017, telah terjadi penangkapan terhadap 17 orang pengikut Syiah di Halmahera Selatan. Penangkapan tersebut diduga karena mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang warga Goro-Goro bernama Musrin Jamaludin. Jika benar 17 orang dimaksud telah melakukan pengeroyokan, hal itu merupakan peristiwa kriminal biasa yang harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, kepolisian harus memperhatikan ... Read More »
Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017
Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »