Press Release

Melalui Rapat Paripurna pada 10/4/2018, DPR kembali memperpanjang masa pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpanjangan masa sidang adalah hal biasa tetapi berulangkali penundaan pengesahan RUU ini menjadi UU justru menimbulkan keraguan publik akan kesungguhan DPR menuntaskan pembahasan RUU. Selain itu, perpanjangan waktu pembahasan juga menggambarkan tarik menarik kepentingan para pihak atas RUU ini. ... Read More »

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis yang sangat ringan kepada Bos Saracen, Jasriadi, dengan pidana 10 bulan penjara. Ketua sindikat kelompok penyebar berita palsu dan ujaran kebencian itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, demikian penegasan Majelis Hakim ... Read More »

Puisi Sukmawati yang memuat kata ‘azan’ dan ‘cadar’ menjadi kontroversi. Bahkan sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke kepolisian atas dugaan melanggar pasal penodaan agama. Sama seperti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, niat jahat (means rea) dan konteks dimana Sukmawati menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ... Read More »

1. Arief Hidayat telah diambil sumpah untuk kedua kalinya sebagai hakim konstitusi untuk 5 tahun ke depan. Meskipun cacat secara etik, karena telah dua kali diberi sanksi ringan akibat pelanggaran etika hakim, Arief Hidayat tetap mulus dipilih oleh DPR sebagai hakim konstitusi. Presiden Jokowi dalam prosesi pengambilan sumpah (27/3) secara implisit mengakui kontroversi itu sambil menegaskan bahwa itu bukan domain ... Read More »

  Pada Jumat (16/3/2017), Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di kantor redaksi majalah TEMPO atas pemuatan karikatur yang menurut pengunjuk rasa telah melecehkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Aksi berlangsung ricuh dan diwarnai dengan kekerasan verbal, gebrakan meja, pelemparan gelas air mineral, dan perampasan paksa kaca mata Pemimpin Redaksi TEMPO oleh pengunjuk rasa. SETARA Institute mengecam ... Read More »

  Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018. Dalam pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Pemerintah beralasan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka bisa dinilai masuk dalam ranah politik karena hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Menkopolhukkam menegaskan, pasangan ... Read More »

Penangkapan 6 orang penyebar konten hoax dan ujaran kebencian oleh Direktorat Siber Polri mengkonfirmasi bahwa hoax dan ujaran kebencian sengaja (by design) diproduksi dan disebarluaskan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Praktik semacam ini bukan hanya membahayakan kontestasi politik tetapi yang utama adalah membelah masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial kita. ... Read More »

Pada 25 Februari 2018 telah terjadi pembubaran paksa oleh Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) Pasaman Barat terhadap pelaksanaan Kebaktian Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kanagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Gereja dimaksud berlokasi di areal Perkebunan Sawit milik PTP Nusantara VI yang telah dimanfaatkan lebih dari 10 tahun. HKBP mengaku memanfaatkan tempat kebaktian tersebut dikarenakan gereja resmi milik ... Read More »

1. UU MD3 adalah UU yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga untuk mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi warga negara, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, proses revisi UU MD3 adalah urusan warga negara dan bukan hanya urusan anggota DPR dan kelompok anggota DPR semata. Proses legislasi yang ekslusif ... Read More »

Terjadi dua ‘tamparan’ sekaligus bagi para tokoh agama dan pemerintah yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, 8-10 Februari 2018, di Jakarta. Pertama, persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada 7 Februari 2018 dan baru viral pada 9-10 Februari lalu. Kedua, serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina ... Read More »

Pilkada merupakan mekanisme demokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan politik di suatu wilayah. Sebagai jalan demokrasi, maka mekanisme ini harus dikelola dengan standar integritas tinggi. Integritas Pilkada salah satunya ditentukan oleh kualitas material kampanye dan jalan yang ditempuh oleh kandidat dan timnya dalam kontestasi. “Pilkada Tanpa SARA” merupakan tagline bersama yang harus digaungkan untuk menjaga kualitas dan integritas Pilkada. Sebab, jika politisasi ... Read More »