Berita

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum memberikan perhatian berimbang dalam pemajuan hak asasi manusia (HAM) pada semua sektor berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan Setara Institute. “Belum ada perbaikan yang berarti dalam masalah HAM. Pemerintah Jokowi masih jalan di tempat,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, di Jakarta, Rabu. Menurut Bonar, pemerintahan Jokowi masih memprioritaskan ... Read More »

VIVA.co.id – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai tidak memprioritaskan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program kerjanya. Bahkan Jokowi dinilai lebih memprioritaskan pembangunan Ekonomi dan lnfrasturktur ketimbang HAM. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara lnstitute terkait peringatan hari HAM lnternasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember. “Isu HAM bukan jadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Kalau ... Read More »

Hasil indeks kota toleran 2015 yang dilakukan oleh Setara Institute menyatakan Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, dan Tual sebagai kota yang sangat toleran. JAKARTA —  Untuk memperingati “Hari Toleransi Internasional” yang diadakan setiap tanggal 16 November, SETARA Institute meluncurkan indeks kota toleran 2015, yang merupakan hasil penelitian 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia dari 3 Agustus hingga ... Read More »

Liputan6.com, Jakarta – Menyambut Hari Toleransi Sedunia yang jatuh pada Senin, 16 November 2015, Setara Institute merilis hasil survei tentang 94 dari 98 kota di Indonesia dalam mempromosikan dan mempraktikkan toleransi. Dalam survei, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, meraih peringkat atas, sedangkan Kota Bogor, Jawa Barat, menduduki peringkat terendah. Lalu bagaimana dengan kota besar seperti Bandung, DKI Jakarta, serta Surabaya yang ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute mengumumkan sepuluh kota yang peringkat toleransinya paling rendah terhadap kebebasan beragama. Bogor menempati posisi paling tidak toleran. Menurut peneliti Setara Institute, Aminudin Syarif, kota-kota tidak toleran ini muncul karena dipengaruhi reaksi pemerintah terhadap peristiwa spesial yang terjadi di daerahnya. “Peristiwa punya bobot yang tinggi ditambah lagi pemerintah yang cenderung lambat merespons konflik di daerahnya,” kata ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Setara Institute merilis hasil penelitian mengenai tingkat toleransi beragama di kota-kota hampir di seluruh Indonesia. Beberapa kota seperti Manado, Ambon, dan Pontianak, termasuk dalam 10 kota yang memiliki tingkat toleransi cukup tinggi. “Indeks Kota Toleran 2015 ini berusaha mempromosikan kota yang dianggap berhasil mengembangkan toleransi umat beragama,” ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, dalam konferensi ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah. “Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi kembali kewenangan memeriksa pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut sudah hilang setelah MK memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan limitatif MK. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari kasus korupsi penanganan sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar ketika menjadi ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 30 September 2015 bertepatan dengan 50 tahun peristiwa G30S. Peristiwa tersebut membawa rentetan peristiwa yang mengakibatkan penderitaan warga negara Indonesia. Namun, hingga saat ini, permasalahan HAM belum juga terselesaikan. Terkait hal tersebut, lembaga Setara Institute menilai, permintaan maaf kepada korban oleh pemerintah dengan mengatasnamakan negara adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sebagai bagian dari kewajiban melindungi ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintah tidak mau menyentuh pengungkapan kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikannya jelang 50 tahunnya tragedi G30S. Padahal, ucap Bonar, awalnya Presiden Joko Widodo memberikan harapan akan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk G30S pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. ... Read More »

Pernyataan Pers SETARA Institute Tentang Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat Jakarta, 28 September 2015 Tanggal 30 September 2015 mendatang bertepatan dengan 50 tahun peristiwa yang biasa dikenal dengan nama Gerakan 30 Septemper (G30S) atau yang pada awalnya disebut sebagai Gerakan 1 Oktober (Gestok) karena peristiwa tersebut terjadi ketika dini hari menjelang pagi. Banyak versi mengenai siapa aktor sesungguhnya ... Read More »