Berita

Bisnis.com, JAKARTA — Setara Institiute menilai respons emosional terhadap aktor film Leonardo DiCaprio yang mengkritik hancurnya ekosistem hutan karena bisnis sawit justru tindakan yang keliru dan kontraproduktif. Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Raziv Barokah mengungkapkan rencana pemerintah yang mengancam deportasi terhadap aktor itu adalah tindakan yang keliru. Hal itu, sambungnya, bertentangan dengan agenda pembangunan Jokowi yang memfokuskan kembali penataan ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Cara yang diusulkan adalah membentuk komisi kepresidenan pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. “Kami mengusulkan pemerintah membentuk komisi kepresidenan dengan anggota tokoh-tokoh yang bijaksana,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, Selasa, 29 Maret 2016, seusai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di kantor Wantimpres, Jakarta. ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute beserta sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Selasa (29/3/2016). Dalam rombongan tersebut, turut hadir Rohaniwan Romo Benny Susetyo. Mereka diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan anggota Sidarto Danusubroto. Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menuturkan, pertemuan tersebut digelar untuk menyikapi rencana pemerintah membentuk komisi penyelesaian pelanggaran HAM masa ... Read More »

Jakarta (ANTARA News) – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar pertemuan dengan Setara Institute untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM), di Kantor Wantimpres Jakarta, Selasa. Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.15 WIB itu dibuka oleh Anggota Wantimpres Sudarto Danusubroto dan dihadiri Ketua Wantimpres Sri Adiningsih. Sementara dari Setara Institute, hadir Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi dan sejumlah pengurus yakni ... Read More »

Aktivis SETARA Institute memaparkan laporan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama 2015 di Jakarta, Senin (18/1). Setara Insitute mencatat, sepanjang tahun 2015 ada 196 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Peristiwa tahun 2014 jumlah peristiwa pelanggaran yang terjadi hanya 134 dengan tindakan 177. Sumber ... Read More »

VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mempertanyakan nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti nyata implementasi nawacita tersebut. “Ketika dilantik, memberikan janji di nawacita dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terhadap kebebasan beragama. Sampai saat ini belum ada bukti yang cukup nyata,” tutur Hendardi dalam ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil pemantauan yang dilakukan Setara Institute menemukan adanya peningkatan angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2015. Dibandingkan 2014, terdapat selisih jumlah pelanggaran sebanyak 63 untuk peristiwa dan 56 intoleransi yang disertai tindakan. “Jumlah ini menunjukkan intoleransi terus terjadi selama bertahun-tahun, bahkan mengalami peningkatan,” ujar peneliti Setara Institute, Halili Hasan, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016). ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Aparat penegak hukum diminta berani menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang melakukan intimidasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menangkal berkembangnya terorisme di Indonesia. “Polisi harus berani menindak pelaku kekerasan atas nama apa pun, apalagi melakukan kekerasan dengan alasan sudut pandang agama, tidak perlu ragu untuk ditindak,” kata rohaniwan Benny Susetyo di ... Read More »

Jakarta – Direktur Setara Institute Ismail Hasani meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan baru dalam memeriksa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan pasangan calon kepala daerah. Pasalnya, jika merujuk pada aturan yang berlaku, maka MK hanya memeriksa 21 PHP dari 147 gugatan sengketa pilkada yang terdaftar di MK sampai hari ini. “Untuk memastikan hak konstitusional warga dan terbitnya keadilan elektoral, ... Read More »

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 147 permohonan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dari 147 permohonan tersebut, Setara Institute memperkirakan hanya 21 permohonan yang berasal dari kabupaten/kota yang akan diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara hingga terbit putusan. Sebanyak enam permohonan sengketa pemilihan gubernur dari enam provinsi, dipastikan tidak diterima oleh MK. “Putusan tidak diterimanya permohonan ... Read More »

Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik internal bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling ganas. Para pakar dan pengamat sosial meyakini jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar dari pada korban akibat terorisme dan perang antarnegara. Perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia juga diwarnai sejumlah konflik bernuansa SARA. Pada masa Orde Baru, mengungkit-ungkit persoalan SARA merupakan barang ... Read More »