Berita

Mahkamah Konstitusi punya catatan baik dan buruk selama satu tahun kinerja mereka. Setara Institut mencatat, salah satu kekurangan MK adalah manajemen waktu dalam penanganan perkara yang cukup lama. Direktur Riset Setara Institut Ismal Hasani mengatakan, MK kerap menunda proses pembacaan putusan perkara. Dari 124 putusan yang dibacakan dalam satu tahun terakhir, ada sekitar 19 putusan yang pembacaan putusannya ditunda lebih ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dijadikan MK. Meski demikian, Setara Institute menemukan sembilan putusan MK yang membuang waktu dalam proses mencapai putusan. Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan hal itu disebabkan karena MK tidak ... Read More »

Bertepatan dengan peringatan Hari Konsitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus, lembaga kajian SETARA Institute merilis hasil riset atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Total sebanyak 124 putusan atas 137 undang-undang yang diteliti. Hasilnya, ada salah satu poin menarik yakni mengenai aspek kepatutan lembaga negara terhadap putusan-putusan MK. Direktur Riset SETARA ... Read More »

Setara Institut melakukan survei terhadap satu tahun kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Selama setahun, ada beberapa hal negatif dan positif yang terkandung dalam 124 putusan yang dikeluarkan MK. “Salah satu tune negatif ketika MK kemudian menyatakan Jaksa Agung tak memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan bebas,” kata Direktur Riset Setara Institut Ismail Hasani di Kantor Setara Institut, Kebayoran ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com– Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dihasilkan MK. “MK masih menunjukkan produktivitas dari segi kuantitas,” kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani di kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (18/8/2016). Dari 124 putusan, sebanyak 19 putusan kabul, ... Read More »

JAKARTA – Setara Institute menilai peristiwa kerusuhan di Tanjungbalai yang sarat dengan dugaan unsur SARA memberi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat. “Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan yang terus terjadi mengonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis,” ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, Sabtu (30/7). Karena itu menurut Ismail, pemerintah harus mengambil ... Read More »

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, merupakan ekspresi intoleransi dan suatu tindakan kekerasan yang tak semestinya terjadi. Meski persoalan awal hanya masalah sepele, ia menganggap, jika ekspresi tersebut dilakukan dalam masyarakat intoleran, hal itu akan mengakibatkan kerusuhan. “Apalagi diduga ada aktor yang memprovokasi,” kata Ismail dalam siaran pers yang diterima Tempo, Minggu, ... Read More »

JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, DPR harus menangkap aspirasi publik yang tidak menghendaki TNI diberi kewenangan penindakan dalam pemberantasan terorisme. “Doktrin TNI adalah kill or to be killed dalam menghadapi musuh. TNI akan bekerja dalam kerangka perang yang dipastikan mengabaikan prinsip-prinsip fair trial dan penghormatan HAM,” ujar Hendardi, Rabu (27/7). Menurut Hendardi penindakan pemberantasan terorisme sebaiknya tetap diberikan ... Read More »

VIVA.co.id – Ketua Setara Institute, Hendardi, menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo, yang menggeser Luhut Binsar Pandjaitan dari posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Keputusan ini menuai kritik dari kalangan pegiat Hak Asasi Manusia, salah satunya Hendardi. Dia mengingatkan bahwa Wiranto masih diasosiasikan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. “Pilihan ... Read More »

KETUA Setara Institute, Hendardi, menyebutkan, pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh. “Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan,” kata Hendardi, ... Read More »

PENEGAKAN Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih lemah dan tidak konsisten. Beberapa kasus karhutla belakangan ini yang memosisikan pemerintah lemah dan kalah di persidangan semakin menunjukkan hal itu sehingga perlu pembenahan besar-besaran di bidang penanganan kasus karhutla. Adanya usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan sempat mengemuka untuk membantu ... Read More »