Aksi terorisme yang terjadi di pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara 25/6 dini hari, yang menyebabkan 1 anggota Polri gugur dalam tugas, merupakan peringatan serius bagi negara untuk terus meningkatkan kemampuan mencegah segala bentuk terorisme termasuk mencegah segala tindakan yang potensial bertransformasi menjadi tindakan teror. Dukungan terhadap pemberantasan terorisme jangan sampai kehilangan fokus. Polri saat ini membutuhkan kewenangan pre-trial sebagai manifestasi ... Read More »

Kepolisian Resort (Polres) Karawang, pada 08 Juni 2017 menetapkan Aking Saputra, salah seorang direktur perusahaan swasta di Kota Karawang sebagai tersangka penistaan agama, yang dijerat dengan pasal 156, 156a KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman penjara 5-7 tahun. Penetapan tersangka terhadap Aking Saputra dilandaskan pada pelaporan elemen masyarakat dan ormas mengatasnamakan Forum Masyarakat Karawang atas pernyataan ... Read More »

1. Dukungan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme melalui revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menunjukkan banyak pihak a historis dengan regulasi TNI dan praktik pemberantasan terorisme yang selama ini dijalankan. Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU 34/2004 tentang TNI sesungguhnya telah mengatur bahwa TNI memiliki tugas memberantas terorisme sebagai salah satu dari 14 tugas operasi militer selain perang ... Read More »

1. Potensi ancaman terorisme semakin menguat pasca kekalahan ISIS di beberapa wilayah Suriah dan Iraq. Aksi-aksi terorisme belakangan ini juga diidentifikasi sebagai jaringan ISIS yang di dalam negeri menggunakan label Jamaah Anshoru Daulah (JAD). Bom bunuh diri di Kampung Melayu adalah salah satu dari aksi jaringan JAD yang tidak terdeteksi dari sekian banyak potensi terorisme yang berhasil dicegah oleh Kepolisian ... Read More »

1. Serangan bom bunuh diri yang mengakibatkan 3 orang anggota Polri meninggal dan 5 warga sipil luka-luka, merupakan teror keji yang harus menjadi penghimpun energi dan pemupuk semangat setiap elemen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan immunitas generasi bangsa dari virus ekstremisme yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Teror tersebut secara nyata menyasar anggota Polri yang sedang bertugas, yang ... Read More »

Sebagai warga negara Rizieq Shihab (RS) seharusnya taat hukum untuk memenuhi panggilan kepolisian. Apalagi pemeriksaan terhadap RS ditujukan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana. Pemeriksaan tidak selalu berujung pada status tersangka. Karena itu, sebagai pimpinan salah satu ormas, RS harus memberikan keteladanan dengan memenuhi panggilan Polri. Pernyataan pengacara RS yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan ... Read More »

Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88. JAKARTA — Suasana riuh masih menyelimuti kondisi politik Indonesia sehabis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa (9/5) ... Read More »

PASAL penodaan agama sudah seharusnya dihapus karena telah melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini. Peneliti Setara Institute Halili menambahkan mayoritas proses hukum dengan menggunakan pasal itu didasari atas tekanan massa (trial by mob). Dari 97 kasus (1965-2017), sebanyak 62 kasus diproses akibat tekanan massa, termasuk kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. ... Read More »

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasal penodaan agama ada dalam UU 1945 sejak 1965. Sejak itu hingga saat ini, Setara Institute dalam risetnya mencatat ada 148 orang yang dijadikan tersangka penodaan agama. 21 kasus bisa diselesaikan tanpa pengadilan. Sedangkan 127 kasus diproses dan berakhir di pengadilan. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menyebut para tersangka sebagai korban. “Kenapa korban? karena penodaan agama tidak ... Read More »

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan sikap politiknya di tengah kegaduhan perkara penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, massa pendukung mantan Bupati Belitung Timur itu terus menggelar aksi demonstrasi agar Ahok diberikan penangguhan penahanan. Peniliti SETARA Institute Halili menilai, sikap politik dari Presiden Jokowi menjadi penting lantaran dalam waktu dekat terdapat 171 daerah yang ... Read More »

“Apakah agama menjadi lebih suci karena terlindungi?” JAKARTA, Indonesia – Hasil kajian SETARA Institute menemukan besarnya faktor tekanan massa sangat menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus penodaan agama. Sebagian besar yang tak melibatkan orang dalam jumlah banyak berakhir damai di luar pengadilan. Dari 97 kasus penodaan agama yang terjadi sejak tahun 1965-2017, hanya 35 kasus yang tidak melibatkan tekanan massa. “Ini biasanya ... Read More »