PENGUNGKAPAN sindikat penyedia jasa konten kebencian Saracen oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri mengafirmasi bahwa meningkatnya turbulensi kebencian atas sesama dalam dinamika sosial politik setahun terakhir ini ialah by design. “Situasi sosial yang rentan, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas,” kata Ketua Setara Institute ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menduga bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK digunakan sebagai kendaraan bagi Setya Novanto dalam beberapa putusan perkara. Hal ini muncul dalam konferensi pers yang dilakukan oleh SETARA Institute terkait hasil riset atas kinerja MK selama tahun 2016-2017. “Putusan negatif MK, misalnya, (diduga) jadi panggungnya Setya Novanto dalam konteks persoalan hukum dan etika ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute melakukan penelitian terhadap 121 putusan Mahkamah Konstitusi pada periode 18 Agustus 2016-14 Agustus 2017. Dari 121 putusan tersebut, lima di antaranya dianggap memiliki pola negatif. Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Setara Institute membagi kualitas hasil putusan MK menjadi tiga kategori. Pertama, pola positif yang merujuk pada putusan yang berkualitas dan progresif dalam menjawab ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Direktur Setara Institute Ismail Hasani menyebut tidak adanya pengawasan terhadap MK berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai kinerjanya belum mencapai titik optimal. “Soal perubahan fundamental MK belum terjawab,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Ahad, 20 Agustus 2017. Ismail menuturkan rekomendasi pertama adalah MK harus mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter. Selain itu, untuk ... Read More »

Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »

Melalui persidangan 26 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Aminuddin, S.H., M.H. memvonis dr. Otto Rajasa dengan 2 (dua) tahun hukuman penjara dan denda 50 juta rupiah atau diganti 1 bulan kurungan penjara, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda yang dituntutkan. Dr. Otto Rajasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat [2] jo Pasal 45 ... Read More »

Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap demokrasi dan HAM jika Perppu tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan ... Read More »

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas. Secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. 2. Perihal keabsahan ... Read More »

1. Sesaat setelah terjadi serangan bom di Kampung Melayu (24/5), Presiden Jokowi mendesak revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut RUU Antiterorisme) segera dituntaskan.Presiden juga menyatakan agar TNI dilibatkan dalam upaya mengatasi terorisme. 2. Pernyataan Presiden segera saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, terutama tentang sejauh mana keterlibatan TNI dalam upaya menanggulangi terorisme. Selama ini kepolisian berada dijajaran terdepan ... Read More »

Polri telah menghentikan penyelidikan pengaduan warga tentang ujaran kebencian dalam video “Ndeso” yang dibuat dan disampaikan langsung oleh Kaesang Pangarep. Penghentian penyelidikan tersebut merupakan langkah tepat, meskipun tidak melalui proses pemeriksaan. Dalam hukum acara pidana, Polri memiliki diskresi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam sebuah peristiwa yang diadukan. Namun demikian, langkah ini tidaklah cukup bagi Polri. Institusi Polri harus ... Read More »