Berita

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Isu pengungkapan kasus HAM disebut hanya dijadikan isu kampanye oleh Jokowi. “Kalau hari ini Jokowi belum berbuat apa-apa untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada bedanya dengan masa lalu. Karena belum ada pembeda antara masa lalu dan masa kini,” ujar Direktur Riset Setara ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Tak rampungnya kasus kekerasan di Papua membuat Lenis Kogoya mengajukan usul untuk Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Staf Khusus Presiden untuk Papua itu mengatakan dirinya menyampaikan agar aparat keamanan yang bertugas di Papua dilatih dengan pendekatan adat. “Dengan pendekatan adat, dengan pendekatan hati,” kata Lenis, Senin (4/9). Lenis memang bukan orang sembarangan. Dia juga memiliki posisi ... Read More »

KETUA Setara Institute Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya-upaya pelemahan. “Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK,” kata Hendardi di Jakarta, Kamis (7/9). Dia menjelaskan dinamika kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK menampakkan ... Read More »

Jakarta, INDONEWS.ID – Kemarahan publik Indonesia terhadap tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar bisa dimengerti sebagai perwujudan solidaritas kemanusiaan. Apa yang terjadi di negara itu sangat menyentak hati nurani sebagai bagian dari warga dunia. “Sebagaimana yang ditekankan Sukarno, nasionalisme kita hendaknya tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Karenanya solidaritas kita  tidak hanya tertuju pada sesama warga negara Indonesia tetapi juga terhadap ... Read More »

Penolakan ketua OSIS beda agama, ditambah berbagai survei lain, menunjukkan sekolah negeri menjadi lahan membiaknya intoleransi dan fanatisme agama melebihi sekolah swasta. Pengguna media sosial di Indonesia terkejut membaca hasil survei yang baru-baru ini dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian itu menyatakan 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak Ketua OSIS dari agama berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang ... Read More »

PENGUNGKAPAN sindikat penyedia jasa konten kebencian Saracen oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri mengafirmasi bahwa meningkatnya turbulensi kebencian atas sesama dalam dinamika sosial politik setahun terakhir ini ialah by design. “Situasi sosial yang rentan, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas,” kata Ketua Setara Institute ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menduga bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK digunakan sebagai kendaraan bagi Setya Novanto dalam beberapa putusan perkara. Hal ini muncul dalam konferensi pers yang dilakukan oleh SETARA Institute terkait hasil riset atas kinerja MK selama tahun 2016-2017. “Putusan negatif MK, misalnya, (diduga) jadi panggungnya Setya Novanto dalam konteks persoalan hukum dan etika ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute melakukan penelitian terhadap 121 putusan Mahkamah Konstitusi pada periode 18 Agustus 2016-14 Agustus 2017. Dari 121 putusan tersebut, lima di antaranya dianggap memiliki pola negatif. Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Setara Institute membagi kualitas hasil putusan MK menjadi tiga kategori. Pertama, pola positif yang merujuk pada putusan yang berkualitas dan progresif dalam menjawab ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Direktur Setara Institute Ismail Hasani menyebut tidak adanya pengawasan terhadap MK berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai kinerjanya belum mencapai titik optimal. “Soal perubahan fundamental MK belum terjawab,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Ahad, 20 Agustus 2017. Ismail menuturkan rekomendasi pertama adalah MK harus mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter. Selain itu, untuk ... Read More »

Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88. JAKARTA — Suasana riuh masih menyelimuti kondisi politik Indonesia sehabis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa (9/5) ... Read More »