Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, upaya rekonsiliasi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) merupakan langkah yang keliru dan melawan asas keadilan publik. Ismail mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mekanisme non-yudisial hanya dibenarkan jika secara teknis hukum, sulit diperoleh bukti-bukti yang dapat ... Read More »

Rule of Law | 02 Februari 2017 Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mengkritik kesepakatan antara Kemenko Polhukam dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memilih proses cara rekonsiliasi (nonyudisial) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyebut kesepakatan pragmatis dan bias politik. Pasalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto ... Read More »

Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, silang pendapat antara tim kuasa hukum, Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta. “Klarifikasi dari pihak tim kuasa hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas ... Read More »

VIVA.co.id – Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, penetapan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik, tak usah disikapi berlebihan. “Penetapan Rizieq sebagai tersangka kasus penghinaan simbol negara merupakan proses hukum biasa yang tidak perlu mengundang reaksi dan kegaduhan berlebihan,” ujar Hendardi dalam keterangan pers, Selasa 31 Januari 2017. Hendardi yakin, bahwa penyidik ... Read More »

KEBEBASAN beragama berada di lampu kuning. Pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia melonjak dalam tiga tahun terakhir. Demikian laporan pelanggaran kebebasan beragama pada 2016 yang disampaikan Setara Institute. “Kalau dilihat polanya, peningkatannya (pelanggaran kebebasan beragama) terus berlanjut. Kalau tidak ada keseriusan pemerintah, bukan tidak mungkin kecenderungan itu bakal terus meluas. Sudah saatnya (pemerintah) bertindak cepat,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute, Halili, mencatat, ada 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang terjadi pada 2016. Bisa jadi, dalam sebuah peristiwa intoleransi terjadi beberapa tindakan. Hasil penelitian Setara Institute menyebutkan pelaku pelanggaran keagamaan pada 2016 adalah pihak dari lembaga negara dan bukan lembaga negara. Setara membagi kelompok itu menjadi aktor negara ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mencatat setidaknya ada 208 jenis pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang tahun 2016. Pelanggaran tersebut berupa 270 tindakan yang terjadi di 24 provinsi di Indonesia. “Ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Secara peristiwa ada 11 peningkatan, dari sisi tindakan meningkat 34 angka,” ujar peneliti Kebebasan Beragama Setara Institute, Halili, di Jakarta, Minggu (29/1/2017). Kategori pelaku ... Read More »

Jakarta – Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 yang juga tertangkap tangan oleh KPK. Menurut Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini. Pasalnya, hakim MK adalah ... Read More »

Jakarta, 23 Januari 2017. Penasihat Hukum (PH) mengundang tiga saksi fakta dari Kalimantan dalam sidang ke-15 eks petinggi Gafatar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Soemarno, Cakung, Jakarta Timur. Kesaksian ketiganya menjadi upaya PH untuk melepaskan Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq), dan Andry Cahya dari tuduhan penistaan agama dan makar. Usai disumpah menurut kepercayaan ... Read More »

Kasus dugaan makar yang dilakukan oleh Eks GAFATAR atau NKTN (Negeri Karunia Tuan semesta alam Nusantara) baru menghadirkan 10 orang saksi. Sebanyak 52 saksi telah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan kebenaran atas dakwaannya. Para saksi tersebut adalah mantan dari anggota dan pengurus organisasi Eks GAFATAR atau NKTN yang berkeyakinan Millah Abraham. NKTN merupakan wadah kumpulan Kelompok Tani Mandiri ... Read More »

Jakarta – Setara Institute melakukan survei soal Indeks Kinerja HAM (IKH) Indonesia tahun 2016. Hasilnya, IKH tahun ini meningkat meski tidak signifikan. Survei ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. Ini adalah survei ketujuh yang dilakukan Setara Institute. “Indeks HAM cenderung meningkat,” ungkap Peneliti HAM Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi pada ... Read More »