Area Riset

Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme

terorism

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2015

Untitled-1

BAHAN BACAAN INDEKS HAM 2015 A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dari semenjak Pasca 1998, proses penegakkan Hak asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia berlanjut. Tapi sampai sekarang penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu masih stagnan. Tidak ada komitmen dan Political Will yang jelas dari Pemerintah Pusat untuk benar-benar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Masa Lalu. Menurut analisa SETARA institute, Beberapa ... Read More »

Tantangan Peradilan Pilkada Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral

Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia

COVER ANTI HUKUMAN MATI-01-01

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »

Persepsi Siswa/Siswi SMU Negeri di Jakarta dan Bandung terhadap Toleransi

COVER SURVEI

Dalam rangka memotret kondisi toleransi di dunia pendidikan, SETARA Institute menyelenggarakan survei terhadap siswa-siswi SMU di Jakarta dan Bandung. Survei ini ditujukan untuk memperoleh pemetaan yang jelas dan valid bagi penyusunan intervensi pendidikan toleransi di sekolah-sekolah. Jakarta dan Bandung dipilih sebagai area studi ini atas dasar bahwa Jakarta adalah barometer kota di Indonesia dan Bandung adalah wilayah dengan tingkat intoleransi ... Read More »

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2014

Dari data riset Setara Institute sepanjang 8 (delapan) tahun terakhir  menunjukkan konsolidasi aktor-aktor intoleran.  Pelaku intoleransi, diskriminasi, dan agen kekerasan sesungguhnya relatif tetap, meskipun dalam beberapa kasus hanya berganti kostum. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memang tak tersentuh (untouchable), atau negara memang tidak mau menyentuh mereka. Negara kerapkali absen dalam beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor-aktor intoleran. Sebenarnya, ... Read More »

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Buku ini merupakan laporan ke-7 dan laporan di ujung masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjabat dua periode kepemimpinan, laporan ini memiliki kekhususan tersendiri dari laporan-laporan sebelumnya. Selain memotret peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2013, pada laporan ini SETARA Institute ditantang untuk merunut, menganalisa, dan menyimpulkan 7 laporan yang telah terbit sepanjang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui proses ... Read More »

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2013

Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Kontak Person: HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44) BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174) ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787) Download Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Read More »

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2012

Kepemimpinan Tanpa Prakarsa Pada tahun 2012 SETARA Institute mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 371 bentuk tindakan , yang menyebar di 28 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (76) peristiwa, Jawa Timur (42) peristiwa, Aceh (36) peristiwa, Jawa Tengah (30) peristiwa, dan Sulawesi Selatan (17) peristiwa. Peristiwa tertinggi terjadi di Bulan Oktober (40) ... Read More »