Area Riset

Pengantar Intoleransi Semasa Pandemi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan dipilih sebagai judul Laporan Kondisi di Indonesia. Laporan ini menjadi sangat penting karena di tengah pandemi, banyak dibutuhkan klarifikasi konseptual terkait pembatasanpembatasan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan beribadah, yang jika tidak dipahami secara proporsional akan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain menyajikan ragam peristiwa pelanggaran kebebasan ... Read More »

PENGANTAR Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 ini merupakan laporan keempat untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 yang lalu. Studi indexing yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah ... Read More »

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RINGKASAN EKSEKUTIF SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 20120 I    PENDAHULUAN Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus ... Read More »

Regresi Hak Asasi di Tengah Pandemi Full Report Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 Jakarta 10/12/2020 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk semakin mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM juga telah ... Read More »

Pengantar Kebebasan beragama/berkeyakinan dan pengutamaan stabilitas politik dan keamanan di tahun politik adalah potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2019 di mana pada tahun tersebut diselenggarakan hajatan politik nasional: Pemilu. Sekalipun variabel Pemilu tidak menjadi topik utama dalam kajian riset dan pemantauan ini, akan tetapi posisi tahun politik telah menegaskan dua hal sekaligus, pertama, kesigapan pemerintah dalam menangani potensi gejolak ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 31/03/2020 Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah Covid-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait ... Read More »

Janji yang Tertunda Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA Institute for Democracy and Peace Jakarta, 10 Desember 2019   No. Indikator Sub-indikator Tolok Ukur Skor HAK SIPIL DAN POLITIK 3 1 Hak hidup 2,5 2 Kebebasan beragama dan berkeyakinan 2,4 3 Hak memperoleh keadilan 3,2 4 Hak atas rasa aman 3,6 5 Hak ... Read More »

Pengantar Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan seluruh nikmat dan anugerah sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Melawan Intoleransi di Tahun Politik”. Demikian halnya dengan penulisan laporan dan penerbitan laporannya. Dengan rahmat dan berkah-NYA, seluruh proses berlangsung dengan lancar. Pembaca yang budiman … Berbagai bentuk perbuatan dan ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil. Mereka menilai dari draf yang muncul, RUU Keamanan Siber ini memberi wewenang yang terlalu besar bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan (screening) konten dan aplikasi ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »