JAKARTA, KOMPAS.com– Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dihasilkan MK. “MK masih menunjukkan produktivitas dari segi kuantitas,” kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani di kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (18/8/2016). Dari 124 putusan, sebanyak 19 putusan kabul, ... Read More »

Rencana Polres Tanjungbalai mempidanakan Meliana, yang memprotes suara adzan, adalah kekeliruan penegakan hukum. Selain UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum diskriminatif, penerapan ketentuan penodaan agama pada Meliana juga tidak berdasar. Polri sudah berada di jalan yang tepat dengan menangkap pihak-pihak yang melakukan kekerasan dalam bentuk pembakaran tempat ibadah. Mempidanakan Meliana justru hanya akan menunjukkan ketegangan antaragama. Berbeda dengan menetapkan tersangka ... Read More »

JAKARTA – Setara Institute menilai peristiwa kerusuhan di Tanjungbalai yang sarat dengan dugaan unsur SARA memberi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat. “Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan yang terus terjadi mengonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis,” ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, Sabtu (30/7). Karena itu menurut Ismail, pemerintah harus mengambil ... Read More »

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, merupakan ekspresi intoleransi dan suatu tindakan kekerasan yang tak semestinya terjadi. Meski persoalan awal hanya masalah sepele, ia menganggap, jika ekspresi tersebut dilakukan dalam masyarakat intoleran, hal itu akan mengakibatkan kerusuhan. “Apalagi diduga ada aktor yang memprovokasi,” kata Ismail dalam siaran pers yang diterima Tempo, Minggu, ... Read More »

SETARA Institute, 29Juli 2016 SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ ... Read More »

JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, DPR harus menangkap aspirasi publik yang tidak menghendaki TNI diberi kewenangan penindakan dalam pemberantasan terorisme. “Doktrin TNI adalah kill or to be killed dalam menghadapi musuh. TNI akan bekerja dalam kerangka perang yang dipastikan mengabaikan prinsip-prinsip fair trial dan penghormatan HAM,” ujar Hendardi, Rabu (27/7). Menurut Hendardi penindakan pemberantasan terorisme sebaiknya tetap diberikan ... Read More »

VIVA.co.id – Ketua Setara Institute, Hendardi, menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo, yang menggeser Luhut Binsar Pandjaitan dari posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Keputusan ini menuai kritik dari kalangan pegiat Hak Asasi Manusia, salah satunya Hendardi. Dia mengingatkan bahwa Wiranto masih diasosiasikan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. “Pilihan ... Read More »

KETUA Setara Institute, Hendardi, menyebutkan, pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh. “Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan,” kata Hendardi, ... Read More »

PENEGAKAN Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih lemah dan tidak konsisten. Beberapa kasus karhutla belakangan ini yang memosisikan pemerintah lemah dan kalah di persidangan semakin menunjukkan hal itu sehingga perlu pembenahan besar-besaran di bidang penanganan kasus karhutla. Adanya usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan sempat mengemuka untuk membantu ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute menilai, janggal langkah Kepolisian yang menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang disangka membakar hutan dan lahan. Menurut dia, alasan yang diungkapkan Polda Riau terkait penghentian penyidikan tersebut tak masuk akal. “Mereka beralasan 15 perusahaan yang menjadi tersangka pembakar hutan beroperasi di tanah yang berstatus sengketa, yakni sengketa di antara perusahaan ... Read More »

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan 2015 oleh Kepolisian Daerah Riau, dituding sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. “Ini bentuk ketidakseriusan Pemerintah, apa yang Pak Jokowi katakan sebelumnya tidak berbanding lurus dari kenyataan yang ada,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam pernyataannya di Kantor Setara Institute ... Read More »