Tag Archives: Rule of Law | 20 Agustus 2017

Setara Institute Sebut Lima Putusan MK Negatif

Direktur Setara Institute Ismail Hasani (kanan) mengatakan, dari 121 putusan MK, 5 di antaranya dinilai negatif. Foto: CNN Indonesia/Rinaldy Sofwan Fakhrana.

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute melakukan penelitian terhadap 121 putusan Mahkamah Konstitusi pada periode 18 Agustus 2016-14 Agustus 2017. Dari 121 putusan tersebut, lima di antaranya dianggap memiliki pola negatif. Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Setara Institute membagi kualitas hasil putusan MK menjadi tiga kategori. Pertama, pola positif yang merujuk pada putusan yang berkualitas dan progresif dalam menjawab ... Read More »

Setara Institute: MK Satu-satunya Lembaga yang Tak Diawasi

Tidak adanya lembaga pengawasan eksternal berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan di Mahkamah Konstitusi. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Direktur Setara Institute Ismail Hasani menyebut tidak adanya pengawasan terhadap MK berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di ... Read More »

Kinerja MK Dinilai Tak Optimal, Ini Rekomendasi Setara Institute

Pengacara dari Sholeh and Partners, Muhammad Sholeh, mendaftarkan uji materi terkait investasi dana haji di Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 9 Agustus 2017. Foto: TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai kinerjanya belum mencapai titik optimal. “Soal perubahan fundamental MK belum terjawab,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Ahad, 20 Agustus 2017. Ismail menuturkan rekomendasi pertama adalah MK harus mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter. Selain itu, untuk ... Read More »