Tag Archives: Bisnis dan HAM

Siaran Pers SETARA Institute, 15 September 2023 Tragedi Pulau Rempang: Jangan Korbankan Rakyat untuk Proyek Strategis Nasional Penolakan masyarakat terhadap relokasi dan/atau pengosongan lahan untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9), berujung tindakan refresif, kekerasan dan penahanan sejumlah warga yang dilakukan aparat keamanan. Tragedi Pulau Rempang memperlihatkan watak negara dalam mendorong akselerasi investasi melalui pendekatan ... Read More »

Siaran Pers, SETARA Institute & Sustainable and Inclusive Governance Initiative (SIGI) Jakarta, 21 Juni 2022 DKI Jakarta kembali menempatkan diri sebagai kota dengan tingkat polusi udara paling parah di Dunia, Senin, 20 Juni 2022. Kondisi ini memicu berbagai dampak buruk bagi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, terutama kesehatan. Tidak adanya tindakan serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi atas persoalan ... Read More »

Siaran Pers, SETARA Institute Jakarta, 19 Mei 2022 40 petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) di areal divisi 7 lahan yang tengah disengketakan dengan perusahaan PT. Daria Darma Pratama (DDP), Kamis (12/05/2022). Tindakan represif aparat Kepolisian Muko-muko menambah daftar panjang aksi kekerasan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 24 April 2022 Kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok minyak goreng yang terjadi selama beberapa bulan ini menunjukkan lemahnya komitmen dan akuntabilitas pemerintah terhadap mitigasi hak atas pangan sebagai kovenan dasar HAM, dalam kerangka mewujudkan keamanan pangan dan kedaulatan pangan (food sovereignty). Dalih bahwa dinamika politik global, serta transisi pada biodiesel turut memengaruhi inflasi dan pasokan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Kamis, 06 Januari 2022 Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara pada hari ini, Kamis (06/01/2022). Kemudian, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Selain itu, sebanyak 34,448 hektare Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektar adalah ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Sejak 2018, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah memperoleh ser tifikasi dari International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), karena dianggap memenuhi (compliance) dengan standar sustainability dan komitmen bisnis dan HAM sebagaimana digariskan oleh Panduan Prinsip-Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs). Dengan sertifikasi tersebut, PTPN V telah menikmati ... Read More »

Siaran Pers, Tim Advokasi Keadilan Agraria Jakarta, 06 November 2021 Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2021 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan harga komoditas sawit mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang tumbuh signifikan (23/09/2021). Ia menyebutkan bahwa bea keluar per-agustus 2021, tumbuh 1.056,72% didorong oleh peningkatan ekspor komoditi akibat tingginya harga produk kelapa sawit. Kabar baik yang seharusnya patut disyukuri justru dikelilingi oleh fakta yang tidak memihak kelompok masyarakat ... Read More »

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta 7 Oktober 2021 Petani yang berhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau, yang sedang memperjuangkan hak-haknya saat ini mengalami ancaman dan tekanan (back fire) dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pentersangkaan dengan kasus-kasus yang sarat rekayasa. Saat ini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah dan ... Read More »

SIARAN PERS Kriminalisasi 2 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) atas laporan PTPN V dan proses tidak prosedural Polres Kampar, menunjukkan bahwa cara-cara lama perusahaan BUMN berkolaborasi dengan penegak hukum belum berubah. Praktik ini seharusnya menjadi masa lalu. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak terjadi. Klaim bahwa PTPN V compliance dengan standar sustainability policy dan standar ... Read More »

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta, 13 September 2021 Jadi Barang Bukti Tindak Pidana BUPATI KAMPAR WAJIB TOLAK IZIN PERKEBUNAN PT LANGGAM HARMUNI Salah satu cara PTPN V dan PT Langgam Harmuni melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan ... Read More »