Publikasi Terbaru

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »

Ringkasan Eksekutif Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2018 Jakarta, 20 Agustus 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan tengah tahun 2018 mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang diproduksi oleh SETARA Institute ini dimaksudkan untuk memberikan catatan atas kondisi aktual KBB. Hari-hari ini menjadi menarik untuk menyampaikan progress data yang dihimpun oleh pemantau SETARA Institute mengingat ... Read More »

PENGANTAR Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip rule of law merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip rule of law adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undangundang ... Read More »

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »

KATE PENGANTAR Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk “Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan BEragama/Berkeyakinan. Studi ... Read More »

INFO GRAFIS Silahkan unduh powerpoint kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017 di sini Read More »

Ringkasan Eksekutif MEMIMPIN PROMOSI TOLERANSI Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017 Jakarta, 15 Januari 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-11 sejak pertama kali disusun pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang ... Read More »

Selengkapnya: Infografis Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2016 Read More »

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini. Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan ... Read More »

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »