Siaran Pers SETARA Institute, 23/08/2020 Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kerjasama tersebut dimaksudkan guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program Bela Negara. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, pendidikan militer tersebut diikuti dalam satu semester dan nilainya dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil mahasiswa. (CNNIndonesia.com, 16/8). ... Read More »
Press Release
MENDORONG PELEMBAGAAN POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG PELEMBAGAAN POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 2020 Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus SETARA Institute merilis ... Read More »
Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme
Komentar Pers, HENDARDI, Ketua SETARA Institute, Jakarta 03/08/2020 Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan, Pintu Supremasi Militer Kembali Terbuka Setelah genap dua dasawarsa pemisahan TNI-Polri melalui TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika Rancangan Perpres ... Read More »
TNI/Polri Aktif di BUMN : Keengganan Pemerintah Melaksanakan Reformasi TNI/Polri
SETARA Institute Siaran Pers, 13/06/2020 Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris. Kebijakan pergantian ... Read More »
Aplikasi Injil Bahasa Minangkabau Tidak Melanggar Hukum dan Konstitusi RI
Siaran Pers SETARA Institute, 5 Juni 2020: Di Playstore Google sempat muncul aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghapus aplikasi tersebut, berdasarkan dua klaim. 1) Masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. 2) Aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat Minangkabau. Pada ... Read More »
Tidak Ambil Langkah Solutif, Pemerintah Bisa Dianggap ‘Menikmati’ Sikap Koersif Warga
Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 31 Mei 2020 Penggagalan yang berlanjut tindakan teror atas rencana diskusi yang seharusnya digelar pada 29 Mei 2020 oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada ... Read More »
Negara Harus Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Melalui UU Kekarantinaan Kesehatan
Siaran Pers SETARA Institute 31/03/2020 Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah Covid-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait ... Read More »
Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Paniai, Ujian Kasus Aktual bagi Jokowi
Klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD (13/12/2019 dan 14/12/2019) terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat (Senin, 17/2/20120). Kasus ini terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014. Terlepas validitas ... Read More »
Soal HAM dan Intoleransi, Jokowi Harus Jawab Harapan Publik
Pernyataan Presiden Jokowi, sebagaimana dimuat laman www.bbc.com, 13/2/2020, tentang prioritas agenda pemerintahannya, menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri. Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik ... Read More »
Pemerintah Tunduk Pada Kelompok Intoleran
Siaran Pers SETARA Institute, 13 Februari 2020 Pemerintah cenderung tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu dapat dibaca dari pernyataan terbaru Mahfud MD, Menkopolhukam, kepada media. Mahfud mengklaim bahwa kasus penolakan musala di Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Menkopolhukam kepada ... Read More »
Wacana Reduksi Agama Nyata, Kepala BPIP Mesti Optimalkan Kinerja
Siaran Pers SETARA institute, 13 Februari 2020: Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, melontarkan pernyataan publik yang mengguncang jagat wacana di Republik. Dalam suatu wawancara dengan sebuah media online pada hari Rabu (12/2), Yudian mengatakan, “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” ... Read More »