Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »
Berita
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Jauhi Semangat Reformasi
JAKARTA – Derasnya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Perpes) pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme dilatarbelakangi konstitusi dan semangat menjaga Reformasi TNI. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengungkapkan setidaknya dua persoalan mencerminkan latarbelakang penolakan tersebut, yaitu karena ketiadaan pengaturan keputusan dan kebijakan politik negara dan kerangka criminal justice system dalam RPerpres tersebut. Ketiadaan pengaturan kebijakan dan keputusan politik negara ... Read More »
Tak Semua Penanganan Terorisme Perlu Bantuan Militer
Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »
Jokowi Diminta Bentuk Utusan Khusus Papua untuk Redam Konflik
SETARA Institute mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Langkah itu bisa dimulai dengan membentuk utusan khusus Presiden ke Papua. “Utusan khusus itu untuk membangun komunikasi konstruktif dan sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, Rabu (21/8). Menurutnya, dengan jalan dialog bisa mengurangi ... Read More »
Jokowi Diminta Bentuk Utusan Khusus untuk Dialog Jakarta-Papua
Jakarta – Kondisi keamanan terkait Papua mengemuka. Pemerintah telah membahas penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital pada dua provinsi di Papua. Kini pemerintah juga didorong untuk menggencarkan upaya dialog selain upaya pengamanan. Lembaga pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute, mendorong Presiden Jokowi untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Caranya adalah membentuk utusan khusus untuk Papua. “Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan ... Read More »
Pemerintah Dinilai Perlu Segera Pulihkan Kondisi di Papua
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian Setara Institute, Selma Theofany menilai, pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat mencari solusi keadilan di Papua menyusul pecahnya kerusuhan di Manokwari dan Jayapura Senin (19/8/2019). Selma menyatakan, kerusuhan hari ini tidak terlepas dari kericuhan yang melibatkan sejumlah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Sabtu (16/8/2019). “Pelanggaran HAM dan kebebasan ... Read More »
Setara Institute Minta Kapolri Pulihkan Kondisi Papua
TEMPO.CO, Jakarta – Setara Insititute menilai unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat adalah kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. “Meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi melalui siaran pers pada Senin, 19 Agustus 2019. Hendardi mengataka peringatan Hari Kemanusiaan Internasional ini telah ... Read More »
Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial
DIREKTUR Eksekutif Setara Institue Ismail Hasani mengatakan aksi protes di Manokwari dan Jayapura, Senin (19/8), merupakan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. “Meski aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan,” kata Ismail melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8). Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional yang diperingati setiap 19 Agustus ... Read More »
Setara Institute Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi
Indonesiainside.id, Jakarta — Setara Institute menanggapi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya soal legislasi. Saat berpidato HUT ke-74 RI di sidang bersama DPR dan DPD kemarin (16/8), Jokowi ingin memangkas regulasi yang menghambat investasi. “Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa-basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus ... Read More »
Produktivitas MK Dinilai Menunjukkan Kualitas Legislasi DPR dan Pemerintah Buruk
JAKARTA, KOMPAS.com – Produktivitas Mahkamah Konstitusi ( MK) yang baik, dinilai justru menunjukkan kualitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang buruk. Hal tersebut menjadi salah satu penilaian yang disampaikan Setara Institute saat merilis Laporan Penelitian Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2019, Minggu (18/8/2019). Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Undang-Undang (UU) dibuat antara pemerintah yang dalam hal ... Read More »
Ismail Hasani: Intimidasi Mahasiswa Papua di Sejumlah Daerah Cederai Kemanusiaan
jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute menilai, aksi protes yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, Senin (19/8) merupakan wujud kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi di Manokwari dan Jayapura menggambarkan politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan. ... Read More »