Jakarta, 29 Maret 2016 Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) semula membawa harapan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena Jokowi berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan tersebut semakin menguat ketika Menkopolhukam dan Jaksa Agung mengambil prakarsa untuk memulai membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, prakarsa itu menyimpang dari niat Jokowi yang tertuang ... Read More »

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 terkait Gafatar merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara yang pernah mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pelembagaan diskriminasi adalah pembakuan pembedaan terhadap warga negara karena memiliki perbedaan tertentu yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum atau ... Read More »

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015 ini dalam bentuk resume telah dirilis pada 18 Januari 2016 lalu dan baru diterbitkan secara lengkap pada Maret 2016. Penerbitan laporan dalam bentuk hard copy ini merupakan bagian dari rutinitas publikasi SETARA Institute yang terbit setiap tahun. Sebagai laporan ke-9 dan laporan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru berusia 15 bulan kepemimpinannya, laporan ini ... Read More »

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Setara Institute, 14/3/2016 Kematian Siyono, terduga teoris dari Klaten Jawa Tengah, pada 11/3 lalu menimbulkan kontroversi, khususnya terkait penyebab kematian yang bersangkutan. Penjelasan Mabes Polri dianggap tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semestinya penjelasan Polri didukung oleh suatu proses otopsi ilmiah yang kredibel, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Kasus Siyono inilah yang oleh Setara Institute disebut dengan istilah akuntabilitas pemberantasan terorisme. ... Read More »

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Jakarta, 1/3/2016 SETARA Institute sangat menyayangkan sikap Pemerintah akhir-akhir ini yang terus mendiskriminasi kelompok minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender). Jika memang ada kelompok yang tidak sepakat dengan eksistensi LGBT, Pemerintah harusnya bersikap untuk melindungi hak kelompok LGBT karena di depan hukum kelompok ini mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lain. Selama ini LGBT distigma selalu mempromosikan hal-hal ... Read More »

Selengkapnya : Infografis Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015 Read More »

Jakarta, 20/1/2016 Amuk massa dan pembakaran pemukiman pengikut Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat merupakan dampak dari pernyataan pejoratif, stereotip, dan kebencian yang menganggap Gafatar adalah aliran sesat. Selain dibangun atas dasar persepsi dan pernyataan ketidaksetujuan secara terbuka, pernyataan sesat juga kemudian diikuti dengan penindakan-penindakan oleh beberapa pemerintah daerah. Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh Majelis ... Read More »

Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang ... Read More »

Aktivis SETARA Institute memaparkan laporan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama 2015 di Jakarta, Senin (18/1). Setara Insitute mencatat, sepanjang tahun 2015 ada 196 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Peristiwa tahun 2014 jumlah peristiwa pelanggaran yang terjadi hanya 134 dengan tindakan 177. Sumber ... Read More »